Tangis Ibu di DPR: Menunggu Keadilan di Tengah Ancaman Hukuman Mati
Senayan, Sore Penuh Derai di Balik Kursi DPR
Di ruang rapat yang biasanya dipenuhi debat politik dan tumpukan berkas legislasi, suasana Kamis (26/2/2026) di Kompleks Parlemen, Senayan, berubah drastis. Seorang ibu berdiri dengan jilbab hitam yang berkali-kali ia gunakan untuk menyeka air mata. Nirwana, ibunda Fandi Ramadhan, tak sedang membahas anggaran atau undang-undang. Ia sedang mempertaruhkan hidup anaknya.
Seperti dilaporkan Kumparan dan dikonfirmasi melalui dokumentasi foto ANTARA, tangisnya pecah dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI. Di hadapan Ketua Komisi III Habiburokhman dan para anggota dewan, ia membantah keras tuduhan bahwa putranya terlibat dalam penyelundupan sabu hampir dua ton yang kini menyeretnya pada tuntutan hukuman mati.
ABK di Tengah Muatan Mencurigakan
Fandi Ramadhan hanyalah seorang Anak Buah Kapal (ABK) di kapal Sea Dragon. Berdasarkan penuturan keluarganya yang disampaikan dalam forum tersebut, ia awalnya melamar pekerjaan di kapal kargo yang beroperasi di Thailand. Namun, beberapa hari kemudian, terjadi perubahan jenis kapal. Dari kapal kargo menjadi tanker.
Keluarga menyebut, Fandi sempat merasa janggal ketika diminta memindahkan sejumlah kardus ke kapal yang seharusnya mengangkut minyak. Pertanyaan-pertanyaan sederhana muncul dari seorang pekerja lapangan: mengapa kapal pengangkut minyak membawa banyak kotak? Namun sebelum kecurigaan itu menemukan jawaban, aparat melakukan penggerebekan di perairan Karimun. Muatan sabu dalam jumlah fantastis ditemukan. Fandi ditangkap bersama kru lainnya.
Menurut sejumlah laporan media nasional, termasuk ANTARA dan Liputan6, enam ABK kapal tersebut dituntut pidana mati oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batam. Jaksa tetap pada tuntutannya meski pembelaan menyatakan para ABK tidak mengetahui isi muatan kapal.
DPR, Pengawasan, dan Batas Intervensi
Kehadiran Nirwana di DPR bukan untuk mengintervensi proses hukum, melainkan meminta pengawasan. Ketua Komisi III menegaskan bahwa DPR tidak akan mencampuri independensi pengadilan, tetapi memiliki kewajiban memastikan penegakan hukum berjalan adil dan proporsional. DPR berencana memanggil pihak Kejaksaan dan aparat terkait guna meminta penjelasan lebih rinci mengenai konstruksi dakwaan dan pertimbangan tuntutan hukuman mati.
Di sinilah persoalan menjadi rumit. Indonesia dikenal memiliki sikap keras terhadap kejahatan narkotika. Namun publik juga mempertanyakan: apakah setiap peran dalam rantai kejahatan harus disamakan? Apakah ABK yang berada di lapisan terbawah struktur komando pantas menerima hukuman yang sama dengan aktor intelektual di balik jaringan internasional?
Hukuman Mati dan Rasa Keadilan
Kasus ini membuka kembali perdebatan lama tentang hukuman mati. Bagi negara, ini adalah pesan keras terhadap bandar narkoba. Bagi keluarga terdakwa, ini adalah vonis yang terasa terlalu cepat dijatuhkan sebelum seluruh fakta terkuak terang.
Tangis Nirwana bukan sekadar ekspresi emosional seorang ibu. Ia menjadi simbol benturan antara sistem hukum yang tegas dan harapan keluarga kecil yang merasa anaknya hanyalah pekerja biasa yang terseret arus besar sindikat gelap. Di ruang sidang DPR itu, hukum tak lagi sekadar pasal dan ayat, tetapi soal hidup dan mati.
Di Antara Fakta, Persepsi, dan Harapan
Publik kini menunggu: akankah pengadilan mempertimbangkan aspek peran, niat, dan tingkat keterlibatan secara lebih mendalam? Atau tuntutan mati akan menjadi penutup akhir kisah seorang ABK yang mengaku tak tahu-menahu?
Kasus Fandi Ramadhan memperlihatkan betapa tipis batas antara pekerja kecil dan jaringan kejahatan besar ketika pengawasan longgar dan transparansi minim. Di balik angka dua ton sabu yang mencengangkan, ada keluarga yang menggantungkan harapan pada keadilan yang benar-benar menyeluruh—bukan sekadar keras, tetapi juga adil. Untuk terus mengikuti perkembangan dan membaca analisis investigatif lanjutan, kunjungi www.lensakeadilan.id
