Pemekaran Garut Selatan Kembali Menguat, Imas Aan Ubudiah Siap Bawa Aspirasi ke Jakarta

GARUT – Wacana pembentukan Kabupaten Garut Selatan kembali menjadi perhatian masyarakat. Aspirasi pemekaran wilayah yang telah diperjuangkan selama bertahun-tahun tersebut kembali disampaikan kepada pemerintah melalui pertemuan bersama anggota DPR RI, Hj. Imas Aan Ubudiah, S.Pd.I., Minggu (1/11/2026).

Dalam pertemuan yang dihadiri sejumlah tokoh dan perwakilan masyarakat Garut Selatan itu, berbagai persoalan pembangunan daerah turut disampaikan. Warga berharap perjuangan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Garut Selatan tidak berhenti sebagai wacana, tetapi memperoleh perhatian dan tindak lanjut dari pemerintah pusat.

Selain menyampaikan harapan mengenai pemekaran, masyarakat juga menyoroti sejumlah persoalan mendasar yang dinilai masih membutuhkan perhatian serius, terutama pembangunan infrastruktur, pemerataan pelayanan publik, serta ketersediaan pasokan listrik yang memadai.

Pemekaran Garut Selatan Kembali Menguat, Imas Aan Ubudiah Siap Bawa Aspirasi ke Jakarta

Pemekaran Garut Selatan dan Harapan Pemerataan Pembangunan

Bagi masyarakat di wilayah selatan Kabupaten Garut, pemekaran daerah dipandang sebagai salah satu harapan untuk mendorong pemerataan pembangunan. Persoalan jarak pelayanan pemerintahan, kebutuhan infrastruktur, dan akses terhadap fasilitas dasar menjadi bagian dari aspirasi yang disampaikan dalam pertemuan tersebut.

Warga berharap terbentuknya Kabupaten Garut Selatan nantinya dapat memberikan ruang pengelolaan pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat. Dengan demikian, kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik di wilayah selatan diharapkan dapat memperoleh perhatian yang lebih proporsional.

Meski demikian, perjuangan pemekaran bukan sekadar persoalan perubahan batas administrasi. Persiapan kelembagaan, dukungan pemerintah daerah, kesiapan infrastruktur, serta kebijakan pemerintah pusat merupakan bagian penting yang perlu diperhatikan dalam proses pembentukan daerah otonomi baru.

Imas Aan Ubudiah Siap Menyampaikan Aspirasi ke Jakarta

Menanggapi berbagai masukan masyarakat, anggota DPR RI periode 2024–2029, Hj. Imas Aan Ubudiah, S.Pd.I., menyampaikan kesiapannya untuk membawa aspirasi tersebut ke Jakarta.

Berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat, termasuk usulan pemekaran Garut Selatan dan kebutuhan pembangunan wilayah, akan menjadi bahan yang disampaikan kepada pihak terkait. Ia juga menyebutkan bahwa aspirasi tersebut dapat menjadi materi pembahasan dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Langkah tersebut diharapkan menjadi salah satu jalur komunikasi agar persoalan yang dihadapi masyarakat Garut Selatan memperoleh perhatian di tingkat nasional.

Dalam kesempatan itu, muncul pula gagasan mengenai penataan wilayah Kabupaten Garut menjadi tiga daerah administrasi, yakni:

• Kabupaten Garut Selatan, sebagai wilayah yang diusulkan menjadi daerah otonomi baru.
• Kabupaten Garut Utara, sebagai gagasan pembentukan wilayah administrasi baru di bagian utara.
• Kota Garut, sebagai usulan penataan wilayah perkotaan.

Gagasan tersebut menjadi bagian dari pembicaraan mengenai penataan wilayah Kabupaten Garut. Namun, realisasi pembentukan daerah-daerah tersebut tetap membutuhkan kajian, persyaratan administratif, serta keputusan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Forum Pengembangan Garut Selatan Dorong Koordinasi Semua Pihak

Perhatian terhadap aspirasi pemekaran juga mendapat apresiasi dari Oos Supyadin, SE., MM., yang merupakan perwakilan Forum Pengembangan Garut Selatan sekaligus panitia rencana saresehan.

Menurut Oos, perjuangan pembentukan Kabupaten Garut Selatan membutuhkan komunikasi dan koordinasi yang berkelanjutan. Dukungan berbagai pihak dinilai penting agar aspirasi masyarakat dapat diperjuangkan melalui jalur yang tepat.

Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dan anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) 11 dalam mengawal berbagai kebutuhan masyarakat Garut Selatan.

Sinergi antara tokoh masyarakat, forum perjuangan pemekaran, pemerintah daerah, DPRD, dan wakil rakyat di tingkat pusat diharapkan dapat memperkuat komunikasi mengenai masa depan pembangunan wilayah tersebut.

Infrastruktur dan Listrik Masih Menjadi Perhatian Masyarakat

Di luar persoalan pemekaran, masyarakat Garut Selatan turut menyampaikan sejumlah kebutuhan pembangunan yang dinilai mendesak. Infrastruktur dan ketersediaan listrik menjadi dua persoalan yang mendapat perhatian dalam pertemuan tersebut.

Pemerataan infrastruktur memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta mobilitas masyarakat. Akses jalan dan fasilitas umum yang memadai juga menjadi bagian dari kebutuhan pembangunan wilayah.

Sementara itu, ketersediaan listrik yang merata dan stabil merupakan kebutuhan dasar untuk mendukung kegiatan rumah tangga, pendidikan, pelayanan publik, hingga pengembangan usaha masyarakat.

Masyarakat berharap persoalan tersebut tidak hanya menjadi pembahasan dalam agenda pemekaran, tetapi juga mendapatkan perhatian melalui program pembangunan yang dapat direalisasikan secara bertahap.

Pemerintah Daerah dan DPRD Diharapkan Ikut Mengawal Persiapan

Aspirasi yang disampaikan masyarakat juga mengarah pada pentingnya peran pemerintah daerah bersama DPRD dalam mempersiapkan berbagai kebutuhan terkait rencana pemekaran.

Persiapan tersebut tidak hanya menyangkut aspek administrasi pemerintahan, tetapi juga mencakup kesiapan pembangunan infrastruktur, fasilitas pelayanan dasar, serta pemerataan akses masyarakat terhadap layanan publik.

Koordinasi lintas lembaga diperlukan agar pembahasan mengenai Garut Selatan memiliki arah yang jelas. Dengan komunikasi yang terbangun secara berkelanjutan, berbagai kebutuhan masyarakat diharapkan dapat masuk dalam agenda perencanaan pembangunan daerah maupun pembahasan di tingkat pusat.

Pemekaran Garut Selatan, Antara Harapan dan Kesiapan Daerah

Suara masyarakat yang kembali mengemuka menunjukkan bahwa harapan terhadap pembentukan Kabupaten Garut Selatan masih menjadi perhatian sejumlah elemen masyarakat.

Namun, perjuangan tersebut membutuhkan proses panjang dan persiapan yang matang. Selain dukungan politik, aspek kelayakan wilayah, kemampuan penyelenggaraan pemerintahan, kondisi keuangan, serta pemenuhan persyaratan hukum harus menjadi bagian dari pembahasan.

Keseriusan seluruh pihak dalam mengawal aspirasi masyarakat akan menjadi salah satu faktor penting dalam perjalanan usulan tersebut.

Pada akhirnya, tujuan utama dari penataan wilayah seharusnya tidak berhenti pada pembentukan pemerintahan baru. Hal yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat memperoleh pelayanan yang semakin baik, pembangunan yang lebih merata, serta kesempatan ekonomi yang lebih terbuka.

Menurut Anda, apa yang paling mendesak untuk dibenahi di wilayah Garut Selatan: pembangunan infrastruktur, pemerataan listrik, peningkatan pelayanan publik, atau percepatan proses pemekaran? Sampaikan pendapat dan harapan Anda melalui kolom komentar.

Sumber: Lensakeadilan.id, berdasarkan materi pemberitaan mengenai aspirasi pemekaran Garut Selatan, 1 November 2026.